KLHK: Pengembangan Pelet Kayu searah Nawacita Jokowi
KLHK: Pengembangan Pelet Kayu searah Nawacita Jokowi
Industri wood pellet atau pelet kayu sebagai bahan energi baru dan terbarukan (EBT) di Subang, Jawa Barat perlu terus dikembangkan gara-gara seiring bersama program nawacita Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), khususnya butir ke 3, yaitu Membangun Indonesia berasal dari pinggiran bersama memperkuat daerah-daerah dan desa didalam kerangka negara kesatuan.
Demikian dikemukakan Haruki Agustina, Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di sela-sela meninjau pabrik pelet kayu PT Gemilang MS di Desa PadaAsih, Subang, Jawa Barat, Jumat (31/1/2020).
Selain ke pabrik pelet kayu, Haruki Agustina beserta rombongan KLHK, termasuk jajaran Kementerian ESDM Ditjen EBTKE Direktorat Bioenergi, dan juga perwakilan PT Energy Management Indonesia (EMI) meninjau pabrik kayu yang menggunakan pelet kayu sebagai bahan bakar premium wood pellet .
Menurut Haruki, usaha kecil dan menengah (UKM) pelet kayu di Subang ini cocok untuk membangun ekonomi perdesaan gara-gara punyai sumber bahan baku di kira-kira desa sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.
“Dalam konteks lingkungan hidup pun, pelet kayu termasuk bagus gara-gara berasal berasal dari bahan baku kayu bersama proses pembakaran yang bersih atau tidak menyebabkan polusi. Pelet kayu termasuk masuk didalam kategori energi baru terbarukan (EBT), suatu energi alternatif untuk mengganti energi berbahan bakar fosil yang secara bertahap perlu mulai kami tinggalkan,” jelasnya.
Memandang lebih luas, Haruki menilai, industri pelet kayu tidak hanya cocok untuk skala kecil di desa. Pelet kayu sanggup dikembangkan didalam skala nasional bersama manfaat ekonomi lebih massif dan signifikan.
Ia menyatakan tiap-tiap kota punyai taman-taman kota bersama bermacam tanaman atau pohon di dalamnya. Nah, taman-taman kota itu punyai potensi limbah organik layaknya dahan atau ranting yang sepanjang ini hanya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dengan membangun pabrik pelet kayu, limbah organik yang berasal berasal dari tanaman tersebut tidak perlu dibuang ke TPA tetapi dimanfaatkan, disalurkan ke pabrik pelet kayu.
“Di DKI Jakarta misalnya, taman-taman kota yang tersedia sanggup kami maintanance pohonnya di mana tersedia ranting-ranting dan dahan yang biasanya ditebang dan diibuang ke TPA, itu kan sayang. Padahal itu organic compound, tersedia nilai ekonominya kalau dimanfaatkan untuk bahan baku pelet kayu,” urai Haruki.
Selain menggunakan limbah organik taman kota, Pemda termasuk sanggup membangun hutan industri penghasil kayu sebagai bahan baku pelet kayu tersebut.
“Biofuel ini oke, lebih gampang sumber bakunya tersedia di kira-kira atau renewable resources. Bangun hutan industri, maintenance rantingnya dan tinggal investasi mesin,” ujarnya.
Sementara berasal dari sisi masyarakat, tempat tinggal tangga atau warga termasuk perlu diedukasi untuk tidak menyingkirkan ranting. Mereka perlu diedukasi untuk laksanakan pemilahan sampah organik khususnya yang berasal berasal dari pohon. “Kalau di tempat tinggal tangga pemilahannya jalan, masyakarat tahu sesudah diedukasi, terus pemerintahnya memfasilitasi jalur sudah,” sambungnya.
Haruki menambahkan, sebenarnya industri skala kecil berbasis desa untuk membangun ekonomi kerakyatan sudah banyak infrastrukturnya di pemerintah. Artinya pemerintah sudah sedia kan tools-tools nya, saat ini tinggal bagaimana membawa dampak sebuah rencana untuk menyatukan antar kepentingan.
“Kalau berkata industri kecil itu tersedia di Kementerian Perindustrian, berkata energi itu di Kementerian ESDM, berkata lingkungan tersedia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkenaan desa tersedia Kementerian Desa itu semua dintegrasikan untuk membangun pola pembangunan industri skala kecil berbasis desa bersama menggunakan anggaran yang ada. Tinggal kami sudi atau enggak. Ini sebenarnya mendorong Nawacitanya Pak Jokowi untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera,” katanya.
Haruki tahu bahwa kewenangan KLHK terbatas. “Kami hanya menolong wilayah yang mempunyai persoalan masyarakatnya membakar limbah untuk bahan bakar. Itu kan tidak boleh, maka kami mencari alternatifnya. Nah pellet kayu ini merupakan salah satu alternatif untuk tempat ini,” katanya.
Oleh gara-gara itu, ia lagi utamakan bahwa kolaborasi, koordinasi lintas sektoral itu yang terlampau perlu untuk membawa dampak program ini menjadi massif.